1. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya
2. Foto copy sertifikat tanah/ surat tanah
3. Foto copy TKPRD dari dinas tata ruang
4. Foto copy/soft copy master plan dari dinas tata ruang
5. Gambar arsitektur dan struktur (soft copy/hard copy)
6. Buku laporan perencanaan (M/E)
7. Buku penyelidikan tanah (soil investigation)
8. Gambar perspektif tampak bangunan (warna)
9. Jadwal pelaksanaan konstruksi/pembangunan
10. Struktur organisasi proyek
11. Persetujuan teknis baku mutu air limbah (pertek air limbah)
12. Persetujuan teknis limbah B3 (Pertek B3)
13. Persetujuan teknis baku mutu emisi (Pertek emisi)
14. Persetujuan Teknis Andalalin (Analisis dampak lalu lintas)

DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.